Pemblokiran Situs Internet? Sekedar alternatif solusi
Pagi ini saya baca artikel di Kompas yang berjudul Keseimbangan Baru Menghadapi Teknologi yang ditulis oleh RLP menanggapi surat perintah dari Menkominfo tentang pemblokiran situs yg memuat film Fitna kepada APJII.
Kejadian ini jadi mengingatkan saya kembali tentang hal serupa yang berawal saat awal2 Internet masuk ke Indonesia sekitar tahun 1995 di mana saat itu ISP sudah mulai menawarkan layanan PPP yg memungkinkan kegiatan web browsing dengan konten multimedia dapat dilakukan oleh orang2 awam.
Saat itu, Radnet tempat saya bekerja sering menerima “order” dari instansi terkait (saat itu departemen penerangan) untuk melakukan pemblokiran pada website2 tertentu dan website2 yang mengandung pornografi. Menurut Internet World Stats, populasi Internet dunia di 1995 baru 16 juta, dan saat ini sudah melonjak hingga 1,5 milyar manusia… Dan kalau dulu kita semua sudah lumayan direpotkan dengan urusan pemblokiran ini, kira2 bagaimana dengan hari ini?
Saya rasa secara umum Internet 13 tahun yang lalu dan hari ini tidak banyak berubah, dalam konteks partisipasi user kita mengenal konsep web 2.0 yg sering didengung2kan itu, namun lebih dari 15 tahun yang lalu, sebelum aplikasi berbasis protokol http seperti web browser populer di komunitas internet, forum Usenet merupakan aplikasi yang paling tinggi utilisasinya di Internet, itu bentuknya partisipasi user juga.
Dinamisme internet kita hari ini dilakukan oleh 1,5 milyar manusia yang memiliki pemikiran dan tindakannya masing-masing dan saling terhubung satu sama lain secara demokratis sehingga saling melengkapi, sehingga kita bisa lihat jutaan koleksi video di youtube, ensiklopedia di wikipedia, foto2 di flickr, dll. Kekuatan dari partisipasi user merupakan aset yang dikumpulkan oleh website2 terpopuler di dunia sehingga menjadi sebesar sekarang. Bahkan website berita lokal terpopuler di Indonesia, Detik.com memiliki hits tertinggi dari forumnya, yaitu 35%, lebih tinggi dari halaman news yg dibuat secara internal.
Menurut saya, akan lebih efektif dan efisien apabila pemerintah menggunakan kekuatan komunitas online kita sendiri untuk menyampaikan maksud dan himbauannya secara demokratis, bukan dengan pemblokiran yang saya jamin tidak akan berhasil selama google (dan semua search engine) tidak ditutup, atau sekalian seluruh link Internet Indonesia ditutup.
Terlihat sekali betapa instansi pemerintah kita sangat membutuhkan atensi dan bantuan dari komunitas praktisi Internet (dalam hal ini blogger & hacker) mulai dari masalah edukasi (mereka harus rutin di-upgrade ilmunya), konsultasi telematika, pelaksanaan taktis dan evaluasi kebijakan2 yang telah dilaksanakan secara online.
Contohnya, untuk melawan penyebarluasan video Fitna, pemerintah dengan bantuan para blogger & hacker dapat melakukan beberapa hal, seperti:
- Memasang himbauan berupa banner di website2 komunitas dan komersil, seperti Kaskus, detik, web2 ISP, dan portal2 lokal lainnya.
- Membuat dan memasang widget berupa statement/petisi penolakan video tersebut yang dilakukan secara berantai di halaman blog masing2 blogger.
- Pengiriman himbauan ke milis2 dan groups2.
- Membuat dan memasang aplikasi penolakan di Facebook & Friendster dan dipasang oleh para member kita di sana.
- Secara rahasia dan pribadi, dengan koordinasi bersama BIN (atau instansi terkait lain) “memerintah” hacker (atau lebih tepatnya cracker) untuk menyusupkan pesan2 penolakan ke dalam website yang relevan di Belanda.
- Kalau perlu, kita buat video tandingan yang dapat digunakan untuk mendapatkan simpati masyarakat global seperti menunjukkan sisi2 positif umat muslim di dunia, tanpa harus menjelek2an agama lain.
Hal serupa juga bisa dilakukan untuk kampanye UU-ITE yg baru disahkan itu.
Rugi kalo kita punya komunitas blogger yang sudah masuk ke Blog belt dunia, tapi kekuatannya gak dirangkul.
Buat rekan2 yang akan melakukan audiensi dengan Menkominfo hari ini, mudah2an dapat berjalan lancar, sehingga bisa menjadi forum klarifikasi atas keberadaan blogger & hacker kita dan juga bisa membantu penyelesaian masalah bangsa. Amin.